Intervensi Militer di Pakistan

Kudeta yang dilakukan kalangan militer oleh Zhiaul-Haq terhadap pemerintahan Ali Bhutto menandakan pergantiannya rezim lama di tangan Ali Bhutto ke rezim barur di tangan Zhiaul Haq. Ali bhuto sendiri berlatar belakang sipil dan Zhiaul-Haq dengan latar belakang militer. Pakistan di tangan Zhiaul Haq mengalami masa kediktatoran yang kurang lebih berlangsung selama 11 tahun pemerintahan.
Pada awalnya militer mengambil alih kekuasaan dengan berdalih hanya untuk menjaga stabilitas politik pada saat itu, akan tetapi setelah perkembangannya sikap dari militer di bawah Zhiaul Haq sangat memanfaatkan kesempatan yang ada dengan otoriter. Ini ditandai dengan sikap Zhiaul Haq dengan menagndemen Undanng-Undang Darurat dengan Justifikasi islam, menunda Pemilu, pengambil alihan tempat-tempat strategis oleh militer. Fenomena ini terus terjadi selama pemerintahan Zhiaul Haq, dengan menggandeng perwira-perwira tinggi militer untuk menduduki kursi pemerintahan yang strategis, pembatalan pemilu dengan sewenang-wenang, hukum konstitusi yang ada tidak berjalan dengan semestinya menjadikan pemerintahan Zhiaul Haq bisa memegang pemerintahan dengan waktu yang lama.
Selama waktu pemerintahan Zhiaul Haq, rakyat Pakistan merasa trauma terhadap kepimpinan militer di Pakistan yang otoriter pada saat itu. Jatuhnya Zhiaul Haq dan naiknya Benazir Bhutto dalam kursi kepresidenan yang berasal dari kalangan sipil membawa sebuah harapan baru dari rakyat Pakistan. Pakistan di bawah pemerintahan Benazir Bhutto pun bukan berarti intervensi militer hilang begitu saja di dalam pemerintahan. Kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Benazir Bhuto yang strategis pun tidak terlepas dari campur tangan perwira tinggi militer, seperti Benazir Bhutto yang tidak bisa mengurangi anggaran untuk militer dikarenakan Pakistan pada saat itu sedang terlibat ketegangan dengan Afghanistan. Pihak militer pun tidak mau mengambil resiko untuk mengkudeta pemerintahan Benzir Bhutto, ini dikarenakan apabila pemerintahan Benazir Bhutto diambil alih, maka militer tidak lagi mendapatkan jatah yang banyak dari anggaran untuk militer, karena pemerintahan Bhutto pada saat itu sangat di dukung oleh amerika yang selalu menyuplai anggaran untuk pemerintahan Benazir Bhutto. Pencopatan jabatan intelegen dari perwira tinggi militer oleh Benazir Bhutto menjadi suatu keadaan yang klimaks dari ketidaksukaan pihak milter terhadap pemerintahan Benazir. Akhirnya pemerintahan Benazir Bhutto pun berakhir dan diambil alih kembali oleh kalangan militer yang otoriter sampai saat ini.
Factor yang melatar belakangi militer mengkudeta pemerintahan dikarenakan ketidak adanya kesabaran lagi dari kalangan militer untuk menentukan perubahan yang lebih baik untuk Pakistan, karena pada saat itu perseturuan antar politisi sipil dalam menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi tidak kunjung selesai. Sikap militer yang otoriter di Pakistan tidak lain hal tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilitasan kedudukan militer dalam politik di Pakistan. dengan hampir dominannya pemerintahan Pakistan diisi oleh kalangan militer menjadikan Pakistan terus menerus dipimpin oleh pemimpin yang berlatar belakang militer. Kuatnya militer di dalam pemerintahan dan tidak ada lagi kekuatan di luar yang sebanding dengan militer, menjadikan fenomena tersebut akan terus menerus berlangsung seperti itu, yakni otoriter. Darimanapun kalangan yang mengkritik pemerintahan di Pakistan karena otoriterannya, akan dicabut jabatannya atau dipecat dan dilakukan pengawasan yang ketat sehingga tidak pernah merasa bebas dalam hidupnya.

By: T. Indra Purnama